Sosok Teladan Polri: Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH – Rendah Hati dan Selalu Terbuka bagi Semua Kalangan Masyarakat

Foto Bapak Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH.

SumutJaya.com, Medan, Sumatera Utara, 10 Mei 2026 – Di tengah dinamika dunia Kepolisian yang penuh tantangan, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, muncul sebagai figur langka: seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang tetap rendah hati, ramah menyambut setiap elemen masyarakat, dan tak pernah lelah menjalin silaturahmi. Sosok yang akrab disapa Abangda atau Dansui ini menjadi teladan bagi generasi muda, membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati tulus dan pintu yang selalu terbuka.

Sebagai alumni Polda Sumatera Utara yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI di Senayan, Jakarta, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan terus merangkul berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, pemuka agama, hingga warga biasa. Pengabdian panjangnya di Polri menyisakan predikat gemilang, dan kini ia semakin dikenal sebagai jembatan harmoni antara institusi keamanan dan masyarakat.

"Abangda Maruli Siahaan selalu welcome kepada setiap elemen masyarakat. Beliau tak pandang bulu, selalu dengan senyum ramah dan tangan terbuka," ujar seorang tokoh masyarakat Medan yang enggan disebut identitasnya, berdasarkan pengamatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial.

Kini, di usia purna tugas, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan kerap hadir dalam acara kebersamaan seperti pengajian, diskusi keamanan lingkungan, dan pertemuan organisasi masyarakat (ormas). Sifat rendah hatinya menjadi ciri khas; meski pernah memimpin posisi strategis, ia selalu duduk di barisan depan bersama rakyat, mendengarkan keluhan, dan menawarkan solusi bijak.

"Dari dulu, Abangda Maruli dikenal tak pernah sombong. Beliau mengajarkan bahwa polisi adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa," tambah Ketua LSM KPK RI Sumut, Fajar Trihatya, SE, yang pernah berkomunikasi langsung dengannya, saat ditemui di Medan baru-baru ini.

Selama aktif dinas, Abangda Maruli Siahaan dikenal sebagai perwira teladan di Polda Sumatera Utara, memimpin operasi keamanan dengan ketegasan tapi penuh kelembutan hati. Kini, sebagai legislator, ia aktif dalam advokasi perdamaian sosial, pemberdayaan pemuda, serta sinergi antara alumni Polri dan komunitas. Sikap inklusifnya telah menyatukan elemen masyarakat, mencegah konflik potensial, dan membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Di era polarisasi sosial yang semakin tajam, figur seperti Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan menjadi angin segar. Ia bukan sekadar purnawirawan, melainkan simbol kepemimpinan inklusif yang patut dijadikan panutan. 

Masyarakat berharap, semoga Abangda Kombes Pol (P) Dr.Maruli Siahaan,SH,MH tetap semangat, rendah hati dan keterbukaannya terus menginspirasi harmoni Sumatera Utara.

(Julianty)

Selanjutnya

Arif Harahap terpilih menjadi Ketua KNPI kota Pematangsiantar

SumutJaya.com, Pematangsiantar. - Samaul Arif Harahap terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pematangsiantar Priode Tahun 2026 – 2029 dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Pematangsiantar Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Siantar Hotel Kota Pematangsiantar, Sabtu (09/05/2026).

KNPI Kota Pematangsiantar telah melaksanakan Musda yang luar biasa, berjalan sesuai dengan harapan dan kekeluargaan. Walaupun ada dinamika, dan itu dinamika biasa. Dan harapan kita semua potensi potensi yang ada dan OKP OKP yang ada di KNPI akan kita satukan kembali. Dan kedepan sesuai visi saya, saya akan membuat Rumah yang nyaman bagi semua OKP yang ada tanpa terkecuali,” Ujar Pria yang kerap disapa Arif Harahap usai terpilih dalam Musda tersebut

Arif menyatakan, kedepan KNPI Kota Pematangsiantar akan berjalan sesuai visi misi yakni Implusif, Mandiri dan Progresif, yang artinya adalah menjadi pusat kaloborasi pemuda yang Implusif terhadap seluruh golongan, mandiri dari ekonomi dan Progresif menjawab tantangan zaman.

Ditempat yang sama, Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Pematangsiantar, Rony Simbolon, menyatakan dengan terpilih Arif Harahap sebagai Ketua KNPI terpilih priode tahun 2026-2029 untuk menyatukan semua OKP OKP yang ada di Kota siantar tidak lupa untuk selalu membuat kegiatan kegiatan sosial di Kota ini.

“Saya Yakin Arif Harahap bisa melakukannya, untuk menyatukan semua OKP OKP di Kota Siantar ini, ” Ujarnya.

Ketua Panitia Musda, Bill Fatah Nasution, menyatakan Musda yang diselenggarakan mereka di Aula Siantar Hotel telah berjalan sesuai prosedur dan proses tata terti, serta korum dalam kepesertaan.

Adapun dinamika yang terjadi. Tadi sudah di clearkan selama di masa persidangan yang dibawakan oleh DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara. Musda ini sah secara aturan, tegas Bill

Dijelaskan Bill, Arif terpilih menjadi Ketua dengan meraih 10 suara dari total 17 peserta di Musda tersebut. “Total kepersetaan tadi ada 19, namun ada dualisme, jadi total 17 peserta dan yang memilih Arif ada 10, ” Ujarnya.

Ketua OKK DPD KNPI Sumatera Utara, Muhammad Syahrial, menyatakan Musda tersebut berjalan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

 Dengan terpilih saudara Samaul Arif Harahap bisa membawa perubahan besar bagi KNPI Kota Pematangsiantar, ” Ujarnya usai menghadiri Musda tersebut.

Dalam musda tersebut diketahui sempat terjadi kericuhan, dimana beberapa peserta keluar dari pelaksaan musda tersebut. Namun Musda tetap berlangsung dan Arif Harahap tetap terpilih menjadi Ketua. (*)

Reporter: Hery CS.

Selanjutnya

Dukung Asta Cita Presiden RI, Personel Polres Karo Laksanakan Penanaman dan Pengecekan Lahan Binaan

SumutJaya.com, Karo (Sumut)– Dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, personel Polres Karo melaksanakan kegiatan penanaman serta pengecekan lahan binaan melalui program “1 Desa 1 Polisi” di wilayah Kabupaten Karo, Jumat(8/5/2026).

Program tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolres Karo yang memerintahkan sebanyak 269 personel Polres Karo untuk mencari dan membina lahan pertanian seluas satu hektare bagi setiap personel sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan produktif di tengah masyarakat.

Kegiatan penanaman dan pengecekan lahan binaan dilakukan secara berkelanjutan oleh personel di desa binaan masing-masing dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Selain melakukan pengecekan perkembangan tanaman, personel juga memberikan motivasi kepada warga untuk terus memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi.

Kabag SDM Polres Karo, Kompol Alfian Arbi, S.H., M.H., mengatakan program tersebut merupakan implementasi dukungan Polri terhadap program pemerintah sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui sektor pertanian.

“Program 1 Desa 1 Polisi ini menjadi langkah nyata Polres Karo dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya di bidang ketahanan pangan. Personel tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga ikut berperan aktif membantu masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif,” ujar Kompol Alfian Arbi, S.H., M.H.

Ia menambahkan, keberadaan lahan binaan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa sekaligus meningkatkan semangat gotong royong dan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Karo.

Dengan adanya program tersebut, Polres Karo menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga situasi kamtibmas, namun juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

( Sumber : Humas / Red )

Korwil - RI : Jan Gt

Selanjutnya

LBHK–Wartawan Deli Serdang Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa Bakaran Batu ke Kejari, Soroti Dugaan Upaya “Tutup Mulut”

SumutJaya.com, Deli Serdang. — Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi Kontributor Wartawan (LBHK–Wartawan) Cabang Deli Serdang resmi melayangkan laporan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang terkait dugaan tindak pidana korupsi atau penyelewengan Dana Desa Bakaran Batu tahun anggaran 2025.

Laporan tersebut tercatat dalam surat resmi:

Nomor : 25/YLBHK-Wartawan/DS/V/2026

Deli Serdang, 08 Mei 2026

Lampiran : 25/YLBHK-Wartawan/DS/V/2026 (1 berkas)

Perihal : Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi/Penyelewengan Dana Desa Tahun 2025 Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam

Ketua LBHK–Wartawan Cabang Deli Serdang, Nanda Apriyan Syahwal, SH, menegaskan bahwa laporan ini berangkat dari dugaan serius adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Bakaran Batu.

Menurutnya, temuan awal bermula saat pihak LBH–Wartawan melakukan kunjungan ke Kantor Desa Bakaran Batu untuk mengonfirmasi dugaan tidak optimalnya realisasi program Dana Desa. Namun dalam proses tersebut, pihak desa dinilai tidak memberikan klarifikasi yang transparan dan cenderung menghindari konfirmasi.

LBH–Wartawan juga mengungkapkan adanya dugaan upaya meredam pertanyaan dengan cara yang tidak semestinya, termasuk indikasi pemberian sejumlah uang yang diduga dimaksudkan sebagai “tutup mulut” agar persoalan tidak dipublikasikan.

“Kalau benar ada upaya seperti itu, ini sudah bukan sekadar persoalan administrasi. Ini patut diduga sebagai indikasi serius adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana publik,” tegas Nanda.

Ia juga menyebut, saat berada di kantor desa, pihaknya mengalami pembatasan dalam proses konfirmasi, termasuk larangan melakukan dokumentasi serta sikap yang dinilai tidak kooperatif dari pihak pemerintah desa.

“Kami datang untuk konfirmasi resmi, tapi justru dihadapkan pada sikap tertutup, pelarangan dokumentasi, bahkan dugaan upaya meredam informasi. Ini jelas mengganggu prinsip keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

LBHK–Wartawan menilai kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola Dana Desa Bakaran Batu, dan meminta Aparat Penegak Hukum untuk tidak ragu menindaklanjuti laporan tersebut.

Atas dasar itu, LBHK–Wartawan Cabang Deli Serdang mendesak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, khususnya bidang Pidsus, untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait tanpa pandang bulu.

“Kami akan mengawal laporan ini sampai tuntas. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum dalam pengelolaan dana publik,” tegas Nanda.

LBHK–Wartawan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. (IS)

Selanjutnya

Diduga Edarkan Sabu di Payung, Pria “Teger King” Diciduk Polisi

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Karo kembali digagalkan aparat kepolisian. Seorang pria yang diduga kerap mengedarkan sabu di kawasan Kecamatan Payung, diringkus personel Unit II Satresnarkoba Polres Karo saat berada di depan rumahnya, Minggu (3/5/2026) pagi.

Tersangka berinisial K.B. (35), warga Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, diamankan bersama sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu.

Kapolres Karo Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kasat Narkoba JH. Pardede, S.H, mengatakan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB setelah personel menerima informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

“Personel Unit II Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang laki laki dewasa di depan rumahnya di Desa Batu Karang,” ujar AKP JH. Pardede, Jumat (8/5) pagi di Mapolres.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tujuh paket sabu dengan berat bersih 1,76 gram, dua pipet plastik runcing, satu timbangan elektrik, puluhan plastik klip kosong, satu kotak rokok, satu unit telepon genggam android, serta sebuah rantang berbahan stainless yang diduga digunakan untuk menyimpan barang bukti.

Polisi menduga barang haram tersebut siap diedarkan di wilayah Kecamatan Payung dan sekitarnya. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Satresnarkoba Polres Karo guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasat Narkoba menegaskan, pihaknya terus meningkatkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Karo dan mengajak masyarakat turut memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing masing.

(Sumber : Humas / Red)

Korwil - RI : Jan Gt

Selanjutnya

Diduga ada Kebocoran Data Pribadi di BSI Meulaboh: Assoc.Prof.Dr.Ali Yusran Gea selaku Penasehat Merry Y Istri dari Alm Torino Somasi BSI Meulaboh dan Karyawan atas Penyalahgunaan Data Pribadi Tanpa Izin

SumutJaya.com, Medan (8/5/2026). – Peringatan keras melalui somasi dari Law Firm Dr. Ali Yusran GEA, S.H., M.Kn., M.H. & Partner terkait  dugaan kasus  penyalahgunaan data pribadi di Kantor Cabang PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh. 

Surat somasi nomor 828/AYG/SK/V/2026 yang ditandatangani Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, bertanggal 4 Mei 2026, ditujukan kepada Direktur BSI Jakarta, juga Kepala Cabang Meulaboh serta kepada oknum karyawan BSI Meulaboh.

Dugaan delik ini berawal dari klien hukum firma tersebut, Merry – istri sah dan ahli waris almarhum Torino yang wafat pada 6 Agustus 2024 di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Merry telah melaporkan Sofiyan ke Kapolda Aceh dengan nomor registrasi Reg/63/II/2026/Subdit V Tipid Siber/Ditreskrimsus. Dugaan kuat, Sofiyan bekerja sama dengan oknum karyawan BSI meulaboh untuk mengakses dan menggunakan data pribadi Merry tanpa persetujuan pada 25 Agustus 2025.

Perbuatan ini dianggap melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juncto Pasal 492 atau Pasal 391 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Firma hukum menilai tindakan tersebut merugikan Merry secara materil dan immateril, bersifat melawan hukum, serta berpotensi pidana.

Dalam somasi tersebut, BSI dan pihak terkait diminta memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu 7x24 jam. Jika diabaikan, ancaman langkah hukum pidana akan ditempuh. Surat juga ditembuskan ke OJK Meulaboh, Kapolda Aceh, Ditreskiber Polda Aceh, dan Merry.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BSI Meulaboh belum merespons. Kasus ini menyoroti kerentanan data nasabah di sektor perbankan syariah, di tengah pengawasan ketat OJK terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi. (Red)

Selanjutnya

“Coba langsung Bu, telepon 110 sekarang,” ujar Kapolres Karo saat menyambangi warga di Bank BRI Cabang Kabanjahe

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho turun langsung menguji kesiapan layanan Call Center 110 Polres Karo dengan metode mystery call, melibatkan langsung masyarakat tanpa skenario maupun setting kegiatan.

Seorang warga, Ibu Rima br Tarigan, diminta langsung menelepon layanan 110. Hasilnya, personel operator merespon dengan cepat dan baik.

“Kami ingin memastikan personel benar benar standby dan aktif merespon setiap aduan masyarakat, apapun bentuk laporannya. Karena layanan 110 ini hadir untuk masyarakat,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menggunakan layanan 110 Polres Karo saat membutuhkan bantuan maupun kehadiran polisi.

( Sumber  : Kominfo / Red )

Korwil - RI : Jan Gt

Selanjutnya

Kapolsek Kutabuluh Turun Langsung ke Pasar, Cek Harga dan Stok Bapokting

SumutJaya.com, Kutabuluh, Karo.(Sumut) – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian masyarakat, jajaran Polsek Kutabuluh melaksanakan kegiatan patroli dialogis sekaligus pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di wilayah hukumnya.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kutabuluh, IPTU Fernando F. Sitepu, SH., MH tersebut dilaksanakan pada Rabu(06/05/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di Pekan Tradisional Tiga Krenda, Desa Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek didampingi oleh Kanit Reskrim AIPTU D.J. Tarigan serta Kanit Intelkam AIPDA M. Ginting. Selain menyapa warga dan pedagang, personel juga melakukan dialog langsung guna menyerap informasi terkait kondisi harga dan distribusi bahan pokok di pasar tradisional tersebut.

Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan adanya sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng. Sementara itu, stok pupuk pertanian jenis NPK, KCL, dan Urea mengalami penurunan yang berdampak pada kenaikan harga hingga sekitar 25 persen.

Meski demikian, untuk kebutuhan bahan pokok lainnya, ketersediaan masih mencukupi dan harga relatif stabil. Kegiatan ini juga dilakukan bersama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo yang turut melaksanakan kunjungan lapangan di lokasi yang sama.

Kapolsek Kutabuluh IPTU Fernando F. Sitepu, SH., MH menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga memastikan stabilitas kebutuhan pokok warga.

“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memantau langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok serta pupuk pertanian. Ini penting agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara berkala serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjaga kestabilan distribusi barang di wilayah Kutabuluh.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

( Sumber : Kominfo / Red )

Korwil - RI : Jan Gt

Selanjutnya

Tingkatkan Profesionalisme, PERPAMSI–Tirtanadi Gelar Pelatihan Manajemen Air Minum di Sumut

SumutJaya.com, Medan. - Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor air minum terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Yayasan Pendidikan Tirta Darma Pamsi, PD PERPAMSI Provinsi Sumatera Utara, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia. Ketiganya menggelar Pelatihan Manajemen Air Minum Tingkat Madya Angkatan 148 bersertifikat kompetensi, yang berlangsung mulai Senin (4/5/2026) hingga Jumat (8/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua PD PERPAMSI Sumatera Utara Salman Sihotang, Ketua PD PERPAMSI Provinsi Aceh Imran, serta perwakilan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Tirta Darma Pamsi Jakarta, Hendra Setiawan.

Pelatihan ini diikuti oleh jajaran Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, mulai dari Dewan Pengawas, Kepala Divisi, Kepala Cabang hingga Kepala Instalasi. Beberapa peserta yang hadir antara lain, Dewas Perumda Tirtanadi Yuda, Kepala Divisi SDM Hamdan Syahri, Kepala Instalasi Limau Manis Yan Henri, Kepala Cabang Tuasan Oki Setiawan, Kepala IPAM  Hamparan Perak Hafis,  Kepala Labor Rina Melati, Kepala IPAM  Martubung, Kepala IPAM Sibolangit, Kepala Cabang Sei Agul dan Kacab Deli Tua.

Selain itu, pelatihan ini juga diikuti oleh direksi dan perwakilan dari sejumlah Perumda Air Minum di berbagai daerah, seperti Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Aceh Utara, Aceh Singkil, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, hingga Kota Pematang Siantar.

Ketua PD PERPAMSI Sumatera Utara, Salman Sihotang, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas manajerial di tengah dinamika industri air minum yang semakin kompleks.

“Kolaborasi antar wilayah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi teknologi maupun regulasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengelola SPAM saat ini, termasuk bagaimana menyeimbangkan fungsi sosial Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM) dengan kebutuhan profit untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Di era digitalisasi dan tuntutan efisiensi tinggi, kemampuan manajerial yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan.

Melalui pelatihan tingkat madya ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.

Salman juga berharap peningkatan kompetensi ini dapat mendorong Perumda Tirtanadi menjadi perusahaan yang semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan pelayanan air minum dan air limbah terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Narasumber kegiatan Arif Haryadian menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman terhadap paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta mendorong transformasi SDM menjadi modal manusia (human capital) yang unggul dan berdaya saing.

Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan SDM unggul di sektor air minum, sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas. (Fajar)

Selanjutnya

DPC LSM KPK RI Langkat : Diduga Sekwan DPRD Praktik Nepotisme dan Sisa Anggaran Rp11 Miliar, Minta APH Usut Tuntas

SumutJaya.com, Langkat. 5 Mei 2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Komunitas Penegak Keadilan (KPK) RI Kabupaten Langkat secara resmi meminta klarifikasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) DPRD Langkat atas dugaan praktik nepotisme dalam pengangkatan tenaga ahli IT serta penyimpangan pengelolaan anggaran Rp79 miliar pada 2024-2025. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera memeriksa hingga dapat mengusut tuntas masalah ini.

Surat resmi bernomor 001/DPC-LSMKPKRI-Langkat/V/2026 yang ditandatangani Ketua DPC Agus Salim itu menyoroti pemberitaan publik soal pengangkatan anak Sekwan sebagai tenaga ahli IT melalui skema outsourcing pada 2024. Selain itu, LSM tersebut mempertanyakan selisih anggaran Sekretariat DPRD Langkat sebesar Rp11,38 miliar dari total pagu Rp73.282.495.780 yang hanya terealisasi Rp61.896.619.774.

Rincian penyimpangan anggaran yang disorot meliputi:

Belanja pegawai: Pagu Rp28.554.555.331, realisasi Rp27.963.911.210.

Administrasi kepegawaian: Pagu Rp2.155.790.000, realisasi Rp1.799.586.000.

Administrasi umum: Pagu Rp4.275.824.078, realisasi Rp3.687.058.324.

Pengadaan barang milik daerah: Pagu Rp1.633.393.750, realisasi Rp1.561.292.800.

Penyediaan jasa penunjang: Pagu Rp1.807.500.000, realisasi Rp1.693.356.443.

Pemeliharaan barang: Pagu Rp1.808.500.000, realisasi Rp1.566.318.082.

Pembentukan Perda/Peraturan DPRD: Pagu Rp414.150.000, realisasi Rp392.550.000.

Pembahasan kebijakan anggaran: Pagu Rp5.861.985.325, realisasi Rp3.408.188.018.

Penyerapan aspirasi masyarakat: Pagu Rp3.654.757.662, realisasi Rp1.317.840.402.

Fasilitas tugas DPRD: Pagu Rp21.591.242.731, realisasi Rp17.310.018.740.

Layanan keuangan/kesejahteraan: Pagu Rp750.000.000, realisasi Rp615.850.000.

Layanan administrasi DPRD: Pagu Rp237.400.000, realisasi Rp187.500.000.

Dalam suratnya, DPC LSM KPK RI meminta penjelasan resmi terkait dasar hukum pengangkatan tenaga ahli IT, hubungan kerja, proses seleksi, identitas perusahaan penyedia jasa, struktur penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan internal guna mencegah nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Permintaan ini ditekankan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil untuk mendukung pemerintahan transparan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

LSM KPK RI tersebut memberi batas waktu respons tertulis atau lisan paling lambat 5 hari kerja sejak surat diterima. Surat ditembuskan kepada Ketua DPRD Langkat, Bupati Langkat, Ketua Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Inspektorat Langkat, Kapolres Langkat, dan arsip.

Saat dikonfirmasi tim redaksi pada Selasa (5/5), Eka yang mewakili Sekwan DPRD Langkat menjelaskan bahwa sisa anggaran reses mencakup 5 kali kunjungan per titik senilai Rp11 juta kali 50 anggota dewan. Selain itu, ada alokasi untuk listrik, minuman rapat, pakaian dinas, bimtek anggota dewan, serta konsultasi publik. (Tim)

Selanjutnya

Ketua PWI Sumut, H.Farianda Putra Sinik: Medsos Bukan Karya Jurnalistik, Wartawan Wajib Pegang Tegas Kode Etik

SumutJaya.com, Medan. – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, menegaskan bahwa media sosial (medsos) tidak bisa disamakan dengan karya jurnalistik. Pernyataan tegas ini disampaikannya saat menanggapi maraknya penyebaran hoax dan informasi menyesatkan di medsos yang sering diklaim sebagai berita profesional.

"Sekali lagi, medsos bukan karya jurnalistik. Siapa pun bisa menyampaikan informasi di sana, tapi sifatnya opini pribadi, bukan produk jurnalistik yang punya standar jelas," tegas Farianda, Pemred Harian Medan Pos dan Medan Pos Online, disela konferensi pers di Polrestabes Medan, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, karya jurnalistik wajib tunduk pada Kode Etik Jurnalistik yang kini terdiri atas 11 pasal. Setiap berita harus berbasis fakta, berimbang, tidak tendensius, dan disajikan secara profesional. "Seluruh wartawan PWI harus paham dan jalankan ini dalam setiap pemberitaan," tambahnya.

Farianda juga bedakan landasan hukumnya. Karya jurnalistik diatur Undang-Undang Pers dengan mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Sementara konten medsos masuk ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Jika pemberitaan tak sesuai fakta, bisa tempuh jalur hukum seperti somasi," jelasnya.

Ia ingatkan wartawan hati-hati pakai medsos sebagai sumber. "Gunakan sebagai awal saja, tapi verifikasi dulu. Tabayun, cek dan ricek wajib hukumnya," pesannya.

Farianda apresiasi Kapolrestabes Medan yang prioritaskan pendekatan persuasif terhadap berita tak berdasar. Namun, ia himbau insan pers jaga profesionalisme. "Ayo tunjukkan kita wartawan sejati, tunduk kode etik dan UU Pers. Bukan wartawan medsos," pungkas H. Farianda Putra Sinik SE.  (Fajar/Red)

Selanjutnya

Pabrik Sawit PTPN IV PalmCo Raih PROPER Hijau, Dorong Transisi Energi dan Efisiensi

SumutJaya.com, Jakarta. — Upaya penguatan praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit kembali mendapat pengakuan. Dua unit pabrik milik Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, yakni Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei dan PKS Bah Jambi, meraih peringkat Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2024–2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Peringkat Hijau dalam PROPER menunjukkan bahwa perusahaan dinilai telah melampaui standar kepatuhan dasar pengelolaan lingkungan atau beyond compliance.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan capaian ini mencerminkan arah transformasi perusahaan yang semakin menitikberatkan pada efisiensi energi dan penurunan emisi.

“Kami berupaya mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta menekan emisi di area produksi. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” ujar Jatmiko kepada media, Selasa (05/05/2026).

Salah satu inovasi diterapkan di PKS Sei Mangkei yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini mengoperasikan fasilitas methane capture yang menangkap gas metana dari limbah cair kelapa sawit (POME) untuk diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pemanfaatan ini dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan efisiensi energi internal pabrik.

Sementara itu, PKS Bah Jambi melakukan sejumlah langkah efisiensi operasional, antara lain konversi pompa air berbahan bakar solar menjadi pompa listrik. Berdasarkan data perusahaan, langkah ini menurunkan konsumsi solar secara signifikan, dari 3.695 liter pada 2023 menjadi 2.364,7 liter pada 2024. Selain itu, otomatisasi pada tangki air panas juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.

Dalam pengelolaan limbah padat, kedua pabrik memanfaatkan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan produksi uap. Adapun limbah tandan kosong (jangkos) dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Khusus di Bah Jambi, limbah tersebut juga dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sebagai media tanam jamur.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan perusahaan menargetkan peningkatan kinerja lingkungan di seluruh unit operasional. Saat ini, manajemen menetapkan standar minimal peringkat Biru untuk seluruh pabrik dan kebun.

“Kami mendorong lebih banyak unit untuk naik ke peringkat Hijau pada periode berikutnya, bahkan dalam jangka panjang menuju PROPER Emas,” kata Ugun.

Berdasarkan data Rapor Final PROPER 2024–2025, sejumlah unit usaha lainnya di lingkungan PTPN IV PalmCo telah memenuhi standar kepatuhan lingkungan dan meraih peringkat Biru.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya industri sawit nasional untuk menjawab tantangan keberlanjutan, di tengah tuntutan global terhadap praktik produksi yang lebih ramah linlingkungan. (Rl/Fajar)

Selanjutnya

PEMEKARAN PROVINSI JANGAN MENJADI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA & PEMEKARAN KABUPATEN/ KOTA YES

PEMERINTAH PUSAT DIMINTA PERTAHANKAN NKRI

SumutJaya.com, Medan. 03 Mei 2026. – Akademisi dan Pakar Hukum Perundang-Undangan dan Hukum Pidana, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH, MKn, MH, menyerukan agar Pemerintah Pusat harus tegas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi disintegrasi akibat pemekaran provinsi baru.

Menurutnya, stabilitas politik nasional yang masih goncang maka pemekaran provinsi berisiko memecah belah persatuan bangsa, sementara sesungguhnya pemekaran kabupaten/kota yang memiliki hak otonom yang mendukung kemandirian daerah yang lebih efektif.

Dalam pernyataan resminya di Medan, Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea menekankan bahwa pemekaran wilayah administratif harus selektif demi menjaga intitas NKRI. "Pemekaran provinsi jangan sampai menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Pemekaran kabupaten/kota yes, tapi provinsi harus hati-hati," ujarnya tegas.

Pakar hukum yang juga aktif dalam diskusi kebijakan publik ini memperingatkan bahwa pemekaran provinsi baru tanpa kajian matang dapat memicu konflik horizontal antarwilayah, melemahkan koordinasi pusat-daerah, serta membebani anggaran negara. Sebaliknya, pemekaran kabupaten atau kota dinilai lebih rasional karena mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat tanpa mengganggu struktur kesatuan nasional.

"Pemerintah Pusat diminta pertahankan NKRI. Jangan biarkan ambisi lokal mengorbankan persatuan kita," tambah Assoc.Prof.Dr Ali Yusran Gea, yang dikenal dengan analisis mendalamnya terhadap isu otonomi daerah.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemekaran wilayah di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, yang kerap menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada respons resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait aspirasi serupa. (Red)

Selanjutnya

Kunjungi MPP, Bupati Deli Serdang Tekankan Sinkronisasi Layanan Publik

SumutJaya.com, Deli Serdang. -Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, kembali meninjau langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat berjalan optimal dan terintegrasi.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati menyoroti masih adanya masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus layanan yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. 

Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa sosialisasi serta implementasi sistem pelayanan masih perlu diperkuat.

Kita ingin pelayanan itu sederhana. Kalau bisa selesai di kecamatan, cukup di kecamatan. MPP hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan,” ujarnya, Lubuk Pakam, Senin (4/5/2026).

Ia juga menegaskan, kunjungan ke MPP dilakukan untuk memastikan sinkronisasi layanan berjalan efektif sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih terjadi di lapangan.

Kunjungan ini untuk melihat apa yang masih kurang, agar bisa kita akselerasikan menjadi lebih baik,” katanya.

Bupati juga mengakui bahwa pelayanan publik masih terus berproses dan belum sepenuhnya sempurna. Namun, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap.

“Kita mungkin belum bisa 100 persen sempurna, tapi paling tidak kita harus terus mengurangi keluhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat turut mendukung perbaikan sistem pelayanan, baik di kecamatan maupun di MPP, sebagai satu kesatuan layanan publik yang dirancang untuk memudahkan akses masyarakat.

Pemkab Deli Serdang, lanjutnya, akan terus mendorong penyederhanaan proses, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas layanan agar semakin cepat, jelas, dan tidak berbelit. (*)

■Fajar Trihatya

Selanjutnya

Digrebek di Penginapan, 2 Tersangka dan Puluhan Vape Diduga Narkotika Diamankan

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Peredaran narkotika dengan modus baru kembali terungkap. Kali ini, aparat Satresnarkoba Polres Karo membongkar dugaan peredaran cairan vape mengandung narkotika dalam penggerebekan di sebuah penginapan di Jalan Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Rabu (29/4/2026) malam.

Dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 23.30 WIB itu, petugas mengamankan dua pria berinisial Y.Y. (49) dan A.S.L. (44), keduanya berprofesi sebagai wiraswasta dan berasal dari Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Karo, Jonny H. Pardede, atas arahan Kapolres Karo Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si.

Dari lokasi, petugas menemukan 30 bungkus ketrik vape berisi cairan yang diduga mengandung narkotika golongan II, dengan berbagai varian rasa seperti watermelon, cantaloupe, grape, dan lychee. Selain itu, turut diamankan sejumlah barang lain berupa kotak putih, plastik belanja, tote bag, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, serta satu unit ponsel Android.

“Penangkapan berawal dari informasi yang ditindak lanjuti personel di lapangan. Saat dilakukan penggeledahan di lokasi penginapan, ditemukan puluhan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika,” ujar Kasatresnarkoba, Sabtu(2/5) pagi di Mapolres.

Kedua tersangka tidak berkutik saat diamankan bersama seluruh barang bukti. Selanjutnya, mereka langsung dibawa ke Mapolres Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Karo mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap berbagai modus baru peredaran narkotika, termasuk yang disamarkan dalam bentuk cairan rokok elektrik atau vape.

( Sumber : Humas/ Red )

Korwil - RI : Jan Gt

Selanjutnya