Kapolres Karo Bentuk Tim Lingkaber, “Kelelawar” Penjaga Malam Cegah Kejahatan

SumutJaya.com, Kabanjahe, Karo (Sumut).- Menjawab keresahan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan pada malam hari, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M.Si membentuk tim patroli khusus bernama “Tim Lingkaber” yang akan difokuskan menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Karo.

Pembentukan tim tersebut diumumkan langsung Kapolres saat pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolres Tanah Karo, Senin (25/5) pagi. Tim Lingkaber nantinya akan bergerak secara khusus melaksanakan patroli malam guna mencegah berbagai bentuk tindak kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho menjelaskan, nama “Lingkaber” diambil dari bahasa Karo yang berarti kelelawar, hewan yang identik aktif pada malam hari. Filosofi itu dipilih sebagai simbol kesiapsiagaan personel Polres Karo dalam menjaga keamanan masyarakat saat malam hingga dini hari.

“Lingkaber dalam bahasa Karo berarti kelelawar. Filosofinya, tim ini akan aktif bergerak pada malam hari untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolres.

Ia mengatakan, Tim Lingkaber dibentuk sebagai personel patroli khusus yang bertugas melakukan pencegahan terhadap aksi kejahatan jalanan, tawuran, balap liar serta berbagai potensi gangguan kamtibmas lainnya yang kerap terjadi pada malam hari.

Tim tersebut nantinya akan melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polres Karo, termasuk kawasan perkotaan, jalur lintas, lokasi keramaian hingga titik yang kerap dijadikan arena balap liar oleh sekelompok pemuda.

Menurut Kapolres, langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap para pelaku kejahatan.

“Kami ingin masyarakat merasa aman saat beraktivitas maupun beristirahat di malam hari. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah niat dan kesempatan pelaku kejahatan,” tambahnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun potensi gangguan kamtibmas di wilayah masing masing.

Dengan dibentuknya Tim Lingkaber, Polres Karo berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman dan aman.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

 (Sumber : Humas / Red)

Korwil- RI : Jan Gt

Selanjutnya

Kebijakan Pemerintah Harus Mendukung Dunia Usaha Untuk Lapangan Kerja

Oleh :Ir,Drs Robert Tua Siregar, M.Si,Ph,D

SumutJaya.com, Pematangsiantar. -Pemerintah fokus menciptakan jutaan lapangan kerja baru melalui reformasi investasi, hilirisasi industri, serta penguatan sektor produktif seperti pangan, perikanan, dan koperasi. Strategi ini didorong melalui regulasi kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja formal berbasis pedesaan.

Penciptaan kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja adalah serangkaian strategi regulasi, fiskal, dan pengembangan sumber daya manusia yang dirancang pemerintah untuk mendorong investasi, merangsang pertumbuhan sektor usaha, serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui sektor industri di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Fenomena ini menjadi sinyal waspada bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan tenaga kerja.

Menurut KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memprediksi sekitar 9.000 pekerja akan kehilangan pekerjaan. Ancaman ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu tiga bulan ke depan dan melibatkan setidaknya 10 perusahaan besar.

Sektor manufaktur dan jasa mulai merasakan tekanan ekonomi yang cukup berat. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan hidup para pekerja di wilayah-wilayah industri tersebut. Konsekuensi dari ketidakpastian ekonomi global dan bayang-bayang konflik internasional.

Prediksi PHK besar-besaran yang sempat disampaikan sebelumnya kini mulai terbukti menjadi kenyataan di lapangan, hal ini juga fakta dari kebijakan yang ada, salah satunya sektor Informal yang terancam akibat aturan ojek online (ojol) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) mengenai tarif.

Bagi Hasil dan Potongan Pendapatan: Melalui Perpres No. 27/2026, pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikator sebesar 8%, sehingga 92% pendapatan bersih perjalanan menjadi hak pengemudi. Aturan ini melindungi pekerja transportasi online dan memastikan kesejahteraan mitra driver yang di estimasi 3-5 juta orang, Satu sisi, pemerintah memang berpihak kepada driver ojol.

Namun jika dilihat pada operasional investor/pengelola operator Ojol dan Geopolitik Global yang sudah mempengaruhi dunia usaha, hal ini terlihat pada fakta tekanan pada rupiah yang sudah mencapai Rp.17.700, terhadap dollar dan juga harga minyak dunia saat ini di posisi USD 98,83 per barel.

Kondisi ini sudah tentu sangat mempengaruhi iklim berusaha secara Global, jika regulasi juga tidak bisa mengawal fakta ini maka besar kemungkinan pihak investor akan melakukan kaji ulang terhadap usahanya, sehingga mengakibatkan PHK di sektor formal dan non formal. Untuk itu Kebijakan yang bisa direalisasikan saat ini melalui beberapa pilar utama berikut:

*Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kemudahan Berusaha

Penyederhanaan Regulasi: Penerapan kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memangkas birokrasi perizinan usaha, memberikan kepastian hukum, dan menarik investor untuk membuka bisnis baru.

*Insentif Fiskal.

Pemberian keringanan pajak bagi industri prioritas padat karya dan sektor berorientasi ekspor untuk mendorong ekspansi bisnis.

*Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan

Dukungan Modal dan Akses Pasar: Program seperti pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kemudahan sertifikasi halal dan izin edar (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

*Ekonomi Kerakyatan.

Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan yang berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru khusus bagi warga setempat.

*Pembangunan Infrastruktur dan Hilirisasi Industri.

Pembangunan Infrastruktur: Pembukaan konektivitas seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri baru di berbagai daerah untuk meratakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

*Hilirisasi Sumber Daya juga harus menarik keinginan investasi

Kewajiban pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, menciptakan rantai industri yang lebih panjang dan menyerap ribuan tenaga kerja teknis. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya yang direncanakan bada pengelola dibawah Danantara juga mengakibatkan ketakutan investasi untuk saat kondisi Global yang belum stabil.

*Pengembangan Kualitas SDM dan Pelatihan Vokasi.

Pelatihan Keterampilan (Upskilling & Reskilling): Program pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan sertifikasi profesi agar angkatan kerja relevan dengan kebutuhan industri.

*Perlindungan Sosial dan Jaminan Tenaga Kerja

Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Kebijakan yang memastikan pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan bantuan finansial, konseling, dan akses pelatihan ulang untuk masuk kembali ke pasar kerja.

Penciptaan kebijakan untuk sektor informal ditujukan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, bukan sebagai hambatan (formalisasi paksa) yang justru mematikan usaha. Kebijakan ini mencakup penciptaan ekosistem usaha yang suportif agar pelaku sektor informal dapat tumbuh, lebih berdaya, dan naik kelas.

Pemerintah perlu memprioritaskan dukungan bagi angkatan kerja muda (fresh graduate dan Gen Z), pekerja sektor informal, dan kelompok rentan. Mereka harus didorong melalui peningkatan skill berbasis vokasi, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta fasilitas modal dan akses pasar bagi pelaku wirausaha baru.

Catatan:

Robert Tua Siregar, PhD adalah Ketua Pusat Unggulan Iptek Bina Ruang Universitas Prima Indonesia, Direktur Eksekutif CERUDER dan juga dosen Pascasarjana Bidang Manajemen Pembangunan.

Selanjutnya

UPACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Kajati: ”Selamat Bergabung Adhyaksa Muda, Setiap Ucapan, Sikap, Dan Tindakan Saudara Akan Membawa Nama Baik Pribadi, Keluarga, Satuan Kerja Dan Institusi Kejaksaan”

SumutJaya.com, Medan. [25/5/2026], Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, SH.,MH memimpin pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) orang pegawai negeri sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Adhyaksa Hall lantai I Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan sebagai pegawai negeri sipil pada lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia setelah melalui evaluasi dan penilaian secara obyektif yang dilakukan pimpinan Kejaksaan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan dengan pengucapan sumpah atau janji yang dipimpin oleh rohaniawan serta dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah secara simbolis perwakilan pegawai yang dilantik.

Saat menyampaikan amanat pelantikannya, Kajati meningatkan agar para pegawai yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, ditegaskan Kajati bahwa pelantikan ini bukan hanya merupakan proses administrasi biasa, melainkan ini adalah momentum penyerahan tanggungjawab besar sehingga dibutuhkan mental dan moral yang baik sebagai pegawai negeri dilingkungan Lembaga penegak hukum.

Saya tegaskan dan ingatkan kembali, *”Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, integritas, dan tri krama adhyaksa harus menjadi pegangan utama, Ketaqwaan menjaga hati agar tetap lurus. Integritas menjaga perilaku agar tetap benar, Tri Krama Adhyaksa menjaga karakter agar tetap sesuai dengan jati diri insan Kejaksaan”*, tegas Kajati.

Turut hadir dan mengikuti pelantikan itu, Asisten Pembinaan Kejati Sumut Herlina Setiyorini, SH.,MH, Asisten Pengawasan Agus Ardiyanto, SH serta para pejabt struktural pada bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Setelah pelantikan selesai, Kajati bersama jajaran PJU turut menyampaikan selamat kepada seluruh peserta atau PNS yang dilantik.

Kegiatan pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji pegawai negeri sipil dilingkungan Kejaksaan juga dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan kerja (satker) Kejaksaan Negeri pada jajaran Kejati Sumatera Utara. (Sumber Kasi Penkum)

■Fajar

Selanjutnya

Diduga Edarkan Sabu, Pria 39 Tahun Diciduk Satresnarkoba Polres Karo di Pinggir Jalan

SumutJaya.com, Karo (Sumut)- Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Karo kembali berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berinisial R.P.K. (39) tak berkutik saat diamankan personel Unit II Satresnarkoba Polres Karo di pinggir jalan Desa Sukarame, Kecamatan Munte, Sabtu (23/5/2026) malam.

Penangkapan dilakukan sekira pukul 21.30 WIB terhadap pria yang diketahui berprofesi sebagai wiraswasta tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sejumlah paket diduga narkotika jenis sabu siap edar beserta barang bukti lainnya.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kasat Resnarkoba AKP Jhonny H. Pardede menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari operasi personel Unit II Satresnarkoba yang melakukan penindakan terhadap target operasi (TO) orang.

“Personel melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki dewasa di Desa Sukarame, Kecamatan Munte. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya,” ujar AKP Jhonny H. Pardede, Minggu(24/5) siang di Mapolres.

Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan delapan paket plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 4,47 gram. Selain itu turut diamankan empat plastik klip kosong, satu plastik klip besar sebagai pembungkus, satu unit telepon genggam Android merek Infinix warna silver, uang tunai Rp400 ribu, serta satu unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1080 VS berikut kunci kontak.

Usai diamankan, tersangka bersama seluruh barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Karo guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) juncto Pasal VII poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

(Sumber : Humas / Red)

Korwil- RI : Jan Gt

Selanjutnya

Kinerja Pendidikan di Deli Serdang Dinilai Masih Memprihatinkan

SumutJaya.com, Deli Serdang. — Kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengamat pendidikan dan masyarakat menilai kualitas pembelajaran di berbagai sekolah masih jauh dari harapan, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan.

Kurangnya fasilitas belajar menjadi salah satu persoalan utama. Banyak sekolah dilaporkan masih mengalami keterbatasan ruang kelas layak, minimnya akses teknologi, hingga kekurangan tenaga pengajar tetap. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas belajar siswa.

Selain itu, tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar peserta didik juga disebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah orang tua mengaku khawatir terhadap rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

“Masih ada sekolah yang fasilitas dasarnya belum memadai. Anak-anak jadi kurang maksimal menerima pelajaran,” ujar seorang wali murid di Kecamatan Lubuk Pakam.

Pengamat pendidikan menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, termasuk pemerataan guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

Di sisi lain, beberapa sekolah juga menghadapi tantangan rendahnya akses internet dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menghadapi sistem pembelajaran berbasis digital.

Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat segera mengambil langkah konkret agar kualitas pendidikan tidak semakin tertinggal dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. (As)

Selanjutnya

PLN ungkap penyebab pemadaman Listrik di Pulau Sumatera

SumutJaya.com, Pematangsiantar. -PT PLN (Persero) mengungkap penyebab padam listrik total atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat (22/5/2026) malam. Gangguan tersebut berdampak luas mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatra Utara hingga Aceh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan aktivitas warga sempat lumpuh di berbagai daerah.

Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan kami di wilayah Sumatra,” ujar Darmawan dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

Menurut PLN, blackout dipicu gangguan transmisi listrik 275 kV di ruas Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi. Gangguan itu kemudian memicu efek pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera.

Akibatnya, sejumlah pembangkit listrik otomatis keluar dari sistem karena terjadi lonjakan dan penurunan frekuensi maupun tegangan secara drastis.

Situasi tersebut membuat aliran listrik di sejumlah provinsi padam bertahap dalam waktu singkat. Warga di berbagai daerah sempat mengeluhkan aktivitas terganggu, mulai dari rumah sakit, lalu lintas, jaringan komunikasi hingga layanan publik lainnya.

Di media sosial, blackout Sumatera juga langsung menjadi sorotan. Banyak warga membagikan kondisi gelap total di sejumlah kota sejak Jumat malam.

PLN menyebut proses pemulihan langsung dilakukan begitu gangguan berhasil diidentifikasi. Prioritas awal dilakukan melalui pembangkit hidro dan pembangkit berbahan bakar gas karena memiliki waktu sinkronisasi lebih cepat.

 Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara membutuhkan waktu pemulihan lebih lama sebelum kembali masuk sistem.

“Wilayah Sumatera bagian selatan, tengah hingga utara terdampak cukup luas. Namun pemulihan dilakukan bertahap sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari,” kata Darmawan.

PLN memastikan seluruh personel dan tim teknis masih terus bekerja di lapangan untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di Sumatera.

Gangguan ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap ketahanan sistem interkoneksi listrik nasional, terutama ketika satu gangguan transmisi mampu memicu pemadaman massal lintas provinsi.

“Mohon doanya agar sistem bisa segera pulih kembali,” ujar Darmawan. (*)

Selanjutnya

Blackout Listrik Ganggu Distribusi Air Bersih, Perumda Tirtanadi Sampaikan Permohonan Maaf kepada Pelanggan

SumutJaya.com, Medan. -Direktur Utama Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Ardian Surbakti melalui para Kepala Instalasi IPAM (Instalasi Pengelolaan Air Minum) Limau Manis, Deli Tua, Hamparan Perak, Sunggal dan Martubung, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan air bersih di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan salah satu Kepala Instalasi IPAM Limau Manis, Yan Henri, kepada awak media, Minggu (24/5/2026).

Menurut Yan Henri, gangguan distribusi air bersih terjadi akibat pemadaman listrik total (blackout) yang berdampak pada menurunnya debit produksi air serta terganggunya sistem kelistrikan dalam proses pengelolaan air minum di beberapa instalasi, seperti Limau Manis, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak hingga Martubung.

“Pemadaman listrik total menyebabkan terganggunya sistem operasional pengolahan air minum sehingga berdampak pada distribusi air kepada pelanggan,” ujar Yan Henri.

Meski demikian, Perumda Tirtanadi terus berupaya menjaga pelayanan dengan mengoperasikan genset sebagai sumber listrik cadangan utama agar proses distribusi air tetap berjalan.

Yan Henri menambahkan, tim teknis Perumda Tirtanadi di lapangan saat ini terus bekerja maksimal untuk memastikan pasokan air bersih dapat segera kembali normal dan menjangkau seluruh pelanggan.

“Kami terus berupaya mendistribusikan air kepada pelanggan sampai kondisi kelistrikan dari PLN benar-benar kembali stabil,” pungkasnya.(Syahdan/Red)

Selanjutnya

Polsek Berastagi Laksanakan Pengamanan Ketat Event Sibayak Altitude Run 2026

SumutJaya.com, Karo (Sumut)- Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati kawasan Pemandian Air Panas Sibayak Cole, Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam ajang Sibayak Altitude Run 2026 yang digelar pada Sabtu(23/05/2026) mulai pukul 05.30 WIB.

Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar, personel Polsek Berastagi melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup di seluruh titik kegiatan, mulai dari area start, finish hingga jalur lintasan peserta.

Kegiatan olahraga tersebut dihadiri Ketua KONI Sumut M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP, Sekda Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M, panitia penyelenggara Nevo Ginting, serta sekitar 450 peserta bersama masyarakat dan para pendukung.

Adapun kategori perlombaan yang dipertandingkan meliputi jarak 4K, 5K, 11K, 21K hingga 40K dengan medan lintasan perbukitan khas kawasan Sibayak yang menantang para peserta.

Pengamanan kegiatan dipimpin personel Polsek Berastagi di antaranya Kanit Intel IPDA M. Hamzah, Kanit Provos AIPTU J.M. Surbakti, Bhabinkamtibmas AIPDA Deling Tambunan, AIPTU Deki Ginting, dan BRIPKA Andi Yahmin.

Kapolsek Berastagi, Hendry D. B. Tobing, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir.

“Kami melaksanakan monitoring dan pengamanan di seluruh titik kegiatan agar event berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu personel juga memberikan imbauan kamtibmas kepada peserta serta masyarakat selama kegiatan berlangsung,” ujar Kapolsek.

Selama kegiatan berlangsung, personel kepolisian juga terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan instansi terkait guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun hambatan di jalur perlombaan.

Hingga kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Antusiasme peserta dan masyarakat juga terlihat tinggi dalam mengikuti serta menyaksikan perlombaan yang melintasi kawasan alam Berastagi tersebut.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas / Red )

Korwil-RI : Jan Gt

Selanjutnya

Muhammad Yasin Ali Gea Berinfaq Untuk Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan dan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Helvetia

SumutJaya.com, Medan. 23 Mei 2026 — Ketua Umum Yayasan Pondok Konstitusi, Muhammad Yasin Ali Gea, menyerahkan bantuan infaq untuk Panti Asuhan Putri Aisyiah dan Panti Asuhan Putra Muhammadyah diberikan pada PPCM Muhammadiyah Kecamatan Helvetia, Sabtu (23/5). Penyerahan dilakukan melalui perwakilan keluarga, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, kepada Sekretaris PCM Helvetia, Isa Anshari SF, sebagai simbol kepedulian yayasan terhadap anak-anak yatim di lingkungan setempat.

Dalam sambutannya, Muhammad Yasin menegaskan bahwa aksi sosial ini berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, khususnya hadis "khairunnas anfahum linnas" yang berarti manusia harus memberikan manfaat bagi sesama. "Kami percaya setiap bantuan, sekecil apa pun, menjadi wujud tanggung jawab sosial dan kasih sayang kepada anak-anak yatim," ujarnya.

Muhammad Yasin juga berbagi latar belakang pribadi yang mendorong pemilikannya terhadap kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa dalam keluarga mereka terdapat 10 anak yatim dari keluarga almarhum paman yang telah berpulang, sehingga ia dan keluarga merasakan langsung kondisi dan kebutuhan yang dialami oleh anak-anak tanpa pendampingan orang tua. Pengalaman itu menjadi motivasi kuat untuk membantu dan menggerakkan lingkungan persyarikatan agar lebih peduli.

"Panggilan kemanusiaan membuat kami ingin berbagi. Kami mengajak seluruh warga persyarikatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan," tambah Muhammad Yasin.

Sekretaris PCM Helvetia, Isa Anshari, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Ia mengatakan dukungan dari yayasan sangat berarti untuk operasional panti dan kesejahteraan anak-anak asuh. "Bantuan ini bukan hanya meringankan kebutuhan materi, tetapi juga menguatkan semangat anak-anak untuk tetap percaya dan berdaya," kata Isa.

Kegiatan penyerahan infaq tersebut berlangsung sederhana namun khidmat, dihadiri perwakilan keluarga, pengurus yayasan, dan pengurus PCM Helvetia. Pihak panti asuhan berjanji akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan pendidikan, pangan, dan perawatan anak-anak asuh.

Dengan aksi ini, pihak yayasan berharap terjalin kolaborasi berkelanjutan dengan organisasi sosial dan keagamaan setempat, sehingga upaya membantu anak-anak yatim dan kelompok rentan lainnya dapat lebih sistematis dan berdampak jangka panjang. (Fajar/Red)

Selanjutnya

KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI III DPR-RI TAHUN 2026 DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Monitoring Tantangan Pelaksanaan KUHP Dan KUHAP Di Kejati Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

SumutJaya.com, Medan. [22/5/2026], Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis (21/5/2026) yang berlangsung dan dipusatkan di aula cipta kerta lantai III Kejati Sumatera Utara Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi pemberlakukan dan penerapan KUHP dan KUHAP baru serta melakukan Analisa terhadap tantangan dalam pemberlakuan KUHAP dan KUHP baru di lingkungan institusi penegak hukum di Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi III DPR RI dipimpin oleh Dr.A.Sahroni (wakil Ketua Komisi III DPR-RI) sebagai pimpinan rombongan bersama para anggota yakni Dr.Hinca Panjaitan, Irjen Pol (P) Mahfud Arifin, Drs.Siti Aisyah, SH, Widya Pratiwi,SH, Abdullah,S.Sy, Benny Utama, SH.,MM, Martin Tumbelaka, Drs.Adang Daradjatun, Rudianto Lallo,SH.,MH, Sudin, SE, dan Nabil Husein Said.

Turut menghadiri dan mengikuti kegiatan itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, SH.,MH beserta PJU Kejati Sumut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan F dan PJU Polda Sumut, Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) hingga seluruh Kepala BNN Kota dan Kabupaten se provinsi Sumatera Utara.

Saat berlangsung diskusi dan pemaparan, ketua Tim rombongan menyampaikan bahwa tujuan spesifik kunjungan ini adalah memastikan apakah KUHP dan KUHAP yang baru yang mulai berlaku awal tahun ini telah dilaksanakan dengan baik di wilayah hukum Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan inventarisir terkait tantangan dan hambatan dalam proses pemberlakukan KUHAP dan KUHP baru tersebut sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan positif penerapannya demi kepentingan hukum di masyarakat.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara dalam sambutannya mengungkapkan rasa sykur dan bangga atas kunjungan dari Komisi III DPR RI di Kejati Sumatera Utara, ini menjadi moment penting bagi jajaran Kejati Sumatera Utara untuk dapat mengutarakan secara langsung perihal saran masukan terkait kondisi dan situasi penegakan hukum pasca berlakunya KUHAP dan KUHP baru saat ini serta juga dapat menunjukkan secara langsung kondisi di lingkungan Kejati Sumatera Utara yang sangat penting sebagai masukan bagi kepentingan institusi Kejati Sumatera Utara sebagai Lembaga penegakan hukum.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam mempercepat penyusunan regulasi turunan, sekaligus memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan efektif di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. (Sumber kasi penkum)

■Fajar Trihatya

Selanjutnya

Delapan Batang Ganja Ditemukan di Ladang Warga Merek, Polres Karo Amankan Satu Tersangka

SumutJaya.com, Karo (Sumut). - Upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Karo kembali membuahkan hasil. Personel Polsek Tigapanah yang dipimpin Kapolsek AKP Dedy Syahputra, S.H, M.H, mengungkap kasus dugaan kepemilikan ganja dalam bentuk tanaman dan mengamankan seorang pria di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Rabu (20/5) pagi.

Tersangka yang diamankan berinisial H.S.G. (29), seorang petani warga Desa Partibi Lama. Dari tangan tersangka, polisi menemukan ganja kering siap pakai hingga delapan batang tanaman ganja yang diduga ditanam di area perladangan miliknya.

Kapolres Karo Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kabag Ops Jonista Tarigan, S.H, menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal saat personel Polsek Tigapanah melakukan penindakan di pinggir jalan perladangan Parhuta Hutan, Desa Partibi Lama, sekitar pukul 08.40 WIB.

“Petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki dewasa yang diduga memiliki narkotika jenis ganja. Saat dilakukan penggeledahan terhadap tas sandang milik tersangka, ditemukan ganja beserta barang bukti lainnya,” ujar Kompol Jonista Tarigan, Kamis(21/5) pagi di Mapolres.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan ke area perladangan milik tersangka. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan delapan batang tanaman yang diduga ganja dengan tinggi bervariasi mulai 85 sentimeter hingga 165 sentimeter.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa narkotika diduga jenis ganja meliputi daun, ranting dan biji ganja seberat netto 1,28 gram yang dibungkus plastik bening, satu bungkus kertas linting merek ROYO, serta delapan batang tanaman ganja basah dengan berat netto mencapai 8,8 kilogram.

Proses penyitaan barang bukti turut dipimpin Kabag Ops Kompol Jonista Tarigan bersama Kasat Narkoba Jhonny H. Pardede, Kapolsek Tigapanah dan personel Satresnarkoba Polres Karo yang langsung turun ke lokasi.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Karo guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) juncto Pasal VII poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kompol Jonista menegaskan, Polres Karo terus berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga ke wilayah perladangan dan pedesaan.

“Tidak ada ruang bagi pelaku narkotika di Kabupaten Karo. Kami akan terus melakukan penindakan tegas demi menjaga masyarakat dari bahaya narkoba,” tegasnya.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber: Humas/ Red )

Korwil-RI : Jan Gt

Selanjutnya

Polres Karo Gelar Forum Konsultasi Publik, Tingkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat

SumutJaya.com, Kabanjahe, Karo (Sumut).- Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan Polres Tanah Karo. Salah satunya melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Pur Pur Sage Mapolres Karo, Rabu (20/5) pagi pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakapolres Karo Kompol Gering Damanik, S.H., dan diikuti personel operator pelayanan publik dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Karo.

Dalam kegiatan itu, Polres Karo juga menghadirkan narasumber dari pihak BRI dan UPTD PEPENDA Kabanjahe guna memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Forum konsultasi publik tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik, khususnya pada operator pelayanan Satlantas, Satreskrim, Satresnarkoba, Satintelkam, Sat Tahti serta SPKT Polres Tanah Karo.

Wakapolres Karo Kompol Gering Damanik, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelayanan publik menjadi wajah utama institusi Polri di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh personel dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, humanis dan profesional.

“Melalui forum konsultasi publik ini, kita ingin membangun pelayanan yang semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat. Masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di Polres Tanah Karo,” ujar Kompol Gering Damanik.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah evaluasi bersama antarinstansi dalam mendukung pelayanan yang terintegrasi dan efektif kepada masyarakat.

Para peserta tampak mengikuti kegiatan dengan serius melalui sesi diskusi, penyampaian materi hingga evaluasi terhadap berbagai pelayanan yang selama ini berjalan di lingkungan Polres Karo.

Dengan digelarnya forum tersebut, Polres Karo berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

(Sumber : Humas / Red)

Korwil- RI : Jan Gt

Selanjutnya

Dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Wakil Gubernur Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas Tahun 2026 Digelar Dilapangan Astaka

SumutJaya.com, Medan. [20/5/2026], Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, SH.,MH mewakili Kajati Sumatera Utara mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 tingkat provinsi Sumatera Utara yang digelar di lapangan astaka jalan William Iskandar pancing, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Upacara yang digelar dengan penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Surya dan dihadiri serta di ikuti seluruh pejabat Forkopimda Sumatera Utara atau yang mewakili serta ratusan prajurit TNI-POLRI, ASN lingkup Pemprov Sumatera Utara, tokoh masyarakat hingga perwakilan dan utusan pelajar dan mahasiswa se Sumatera Utara. (Sumber Kasi Penkum)

■Fajar Trihatya

Selanjutnya

DIPIMPIN LANGSUNG KAJATI MUHIBUDDIN, KEJATI SUMATERA UTARA GELAR UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2026

Jaga Tunas Bangsa Demi Keadulatan Negara

SumutJaya.com, Medan. [20/5/2026], bertempat dilapangan apel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, SH.,MH memimpin langsung upacara peringatan hari kebangkitan nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 dengan mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Keadulatan Negara”.

Upacara tersebut di laksanakan dan dikuti seluruh pejabat utama (PJU), para koordinator dan Kabag TU, para Kasi dan Kasubbag hingga seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam amanat Menteri Komunikasi Dan Digital yang dibacakan oleh Kajati Sumut pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Ujar Kajati.

Sejalan dengan itu, sebagai warga korps adhyaksa wajib hukumnya untuk bergerak bangkit sesuai semangat nasional untuk menegakkan hukum secara profesional dan humanis guna terus mendukung pencapaian cita cita dan tujuan pemerintah dan negara dalam menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan. (Sumber Kasi Penkum)

■Fajar Trihatya

Selanjutnya

RESTORATIVE JUSTICE, Kejati Sumatera Utara Hadirkan Restoratif Justice, Perkara Paman Ancam Keponakan Berakhir Damai

SumutJaya.com, Medan. [20/5/2026], Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, SH.,MH memutuskan untuk menerapkan hukum dengan pendekatan keadilan restorative melalui Restoratif Justice pada penanganan perkara tindak pidana pengancaman dari Kejaksaan Negeri Toba.

Penerapan Restoratif justice tersebut dilakukan setelah Kajati Sumatera Utara didampingi Wakajati Eko Adhyaksono, SH.,MH bersama Asisten Pidana Umum Suhendri, SH.,MH beserta jajaran bidang pidana umum mendengarkan penjelasan kronologi perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih, SH.,MH bersama Kasipidum dan tim Jaksa Fasilitator pada ekspose yang berlangsung di ruang rapat lantai II pada Senin 18 Mei 2026.

Dari penjelasan yang disampaikan, diketahui bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa 17 Juni 2025 sekira Pukul 17.50 WIB di Sipitu- pitu Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba tersangka Ngolu Arman Marpaung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada Saksi Korban Lisbet Omelda Sianipar dikarenakan adanya perkataan atau ucapan saksi korban kepada istri tersangka yang dianggap tidak pantas, atas perbuatannya, tersangka dilaporkan kepada pihak berwajib dengan sangkaan melanggar Pasal 448 Ayat (1) huruf (a) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Alasan penerapan Rj, bahwa tersangka dan korban dihadapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba telah menyatakan berdamai tanpa syarat, kemudian antara tersangka dan korban masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu tersangka merupakan paman daripada saksi korban, lalu tersangka secara tulus dan menyesal telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat meminta kepada Kejaksaan agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dengan metode restorative justice.

Kajati Sumatera Utara menyampaikan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana merupakan keinginan daripada undang-undang dan negara hadir melalui Kejaksaan untuk memberikan rasa keadilan hukum melalui mekanisme restorative justice yang mengedepankan sisi kemanusiaan, ujar Kajati. (Sumber Kasi Penkum)

■Fajar Trihatya

Selanjutnya