Korban Anak Perempuan Masih Menunggu Keadilan, Terlapor Dugaan Penganiayaan dan Pornografi terhadap Anak Belum Ditahan

SumutJaya.com, Medan. – Setelah mendatangi Polrestabes Medan untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), keluarga korban anak perempuan yang diduga menjadi korban penganiayaan, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten bermuatan pornografi mengaku masih diliputi rasa cemas. Hingga kini, terlapor disebut masih bebas beraktivitas, sementara korban terus mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya.

Kuasa hukum korban dari Delik Keadilan Nusantara, Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, M.T., M.H., dan Adv. Budi Rivileno, S.H. mengatakan bahwa kedatangannya bersama keluarga korban ke Unit PPA Polrestabes Medan bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai perkembangan penyidikan.

"Hari ini kami datang meminta SP2HP karena keluarga berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetapi keluarga juga membutuhkan kepastian bahwa perkara ini benar-benar ditangani secara serius," ujar Bang NaRaSi dan Bang Budi kepada awak media.

Menurutnya, laporan polisi telah dibuat sejak 16 Juni 2026 dengan nomor laporan NO.LP/B/2576/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA dan korban juga telah menjalani pemeriksaan serta visum. Namun hingga saat ini, pihak keluarga menilai belum ada perkembangan yang memberikan rasa aman bagi korban.

"Yang menjadi kekhawatiran keluarga bukan semata-mata soal lamanya proses penyidikan. Yang membuat mereka takut adalah karena terlapor, menurut informasi yang mereka ketahui, masih bebas berkeliaran. Korban merupakan seorang anak dan secara psikologis masih mengalami trauma. Kondisi ini tentu menimbulkan rasa takut apabila sewaktu-waktu kembali bertemu dengan orang yang dilaporkan," jelasnya.

Bang NaRasi dan bang Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik. Namun, ia berharap setiap perkara yang menyangkut perlindungan anak mendapatkan perhatian khusus sebagaimana semangat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

"Kami percaya penyidik bekerja secara profesional. Yang kami harapkan hanyalah kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Negara memiliki kewajiban hadir ketika seorang anak mengaku menjadi korban kekerasan," katanya.

Berdasarkan keterangan keluarga korban, perkara ini berawal dari hubungan korban dengan terlapor yang kemudian diduga berkembang menjadi serangkaian tindak kekerasan fisik, eksploitasi seksual terhadap anak, pengancaman, hingga penyebaran foto korban dalam kondisi tanpa busana melalui media sosial. Atas kejadian tersebut, ibu korban membuat laporan ke Unit PPA Polrestabes Medan pada 16 Juni 2026.

Kuasa hukum berharap penyidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya berharap proses hukum berjalan cepat, objektif, dan profesional. Korban sudah cukup menderita. Jangan sampai yang menambah luka justru lambannya kepastian hukum," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut maupun status hukum terlapor. (Red)

Selanjutnya

Tritura Apresiasi PPKS Kenalkan Serangga Penyerbuk Baru Asal Tanzania

SumutJaya.com, Medan. – Ketua LSM Tritura, Idris Johansyah, Senin (14/7), mengapresiasi langkah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang terus melakukan inovasi dan pengembangan riset guna meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Idris menyusul pengenalan hasil riset biologis terbaru PPKS Medan berupa uji coba serangga penyerbuk kelapa sawit yang didatangkan dari Tanzania. Terobosan itu dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pembentukan buah pada tandan atau fruit set kelapa sawit.

Menurut informasi yang berkembang, penggunaan serangga penyerbuk tersebut diklaim mampu membantu proses penyerbukan atau perkawinan bunga sawit secara alami. Kehadiran serangga penyerbuk diharapkan dapat mengoptimalkan pembentukan buah sehingga berdampak terhadap peningkatan hasil panen.

“Ini merupakan terobosan riset yang patut diapresiasi. PPKS Medan harus terus menjadi pusat lahirnya inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi industri sawit, terutama petani dan perkebunan rakyat,” kata Idris.

Idris menilai peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak selamanya harus dilakukan melalui perluasan areal perkebunan. Penguatan riset, penggunaan bahan tanaman unggul dan inovasi biologis dinilai dapat menjadi solusi meningkatkan produksi dari lahan yang telah tersedia.

Namun, Idris mengingatkan setiap introduksi serangga penyerbuk dari luar negeri harus melalui tahapan penelitian, karantina dan pengawasan yang ketat. Kajian terhadap dampak lingkungan dan keseimbangan ekosistem lokal, menurutnya, tidak boleh diabaikan.

“Jangan hanya mengejar peningkatan fruit set. Aspek keamanan hayati dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan juga harus benar-benar dikaji secara ilmiah dan transparan,” tegasnya.

LSM Tritura berharap hasil uji coba tersebut nantinya dapat dipublikasikan secara terbuka, termasuk tingkat efektivitas serangga penyerbuk Tanzania dibandingkan serangga penyerbuk yang selama ini digunakan pada perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Idris juga meminta pemerintah dan pelaku industri sawit memberikan dukungan terhadap riset-riset PPKS Medan. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia harus memiliki kekuatan riset dan teknologi sendiri dalam menjaga produktivitas serta keberlanjutan industri sawit nasional.

“Kalau hasil penelitian ini terbukti efektif dan aman, tentu harus dikembangkan secara terukur. Kita berharap inovasi PPKS tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar dapat dirasakan petani

Selanjutnya

Tritura Apresiasi Kolaborasi Riset PPKS Medan dan Pemkab Dharmasraya

SumutJaya.com, Medan.  – Ketua LSM Tritura, Idris Johansyah, Senin (14/7), mengapresiasi langkah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dalam membuka peluang kolaborasi riset dan pengembangan perkebunan kelapa sawit bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Kolaborasi tersebut mengemuka dalam rangkaian kunjungan kerja Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, ke PPKS Medan pada periode Mei–Juni 2026. Pertemuan itu membahas peluang pemanfaatan bahan tanaman unggul, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani serta pendampingan teknis oleh peneliti PPKS Medan.

Idris menilai kerja sama antara lembaga penelitian dan pemerintah daerah merupakan langkah positif dalam mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, khususnya perkebunan rakyat.

“Kami mengapresiasi PPKS Medan yang membuka diri berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Hasil penelitian jangan hanya tersimpan sebagai dokumen ilmiah, tetapi harus ditransfer kepada petani di lapangan,” ujar Idris.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi petani kelapa sawit adalah keterbatasan akses terhadap bahan tanaman unggul dan pendampingan teknis. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap produktivitas tanaman serta kualitas hasil perkebunan.

Karena itu, Idris berharap rencana kolaborasi PPKS Medan dan Pemkab Dharmasraya dapat diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan. Pelatihan petani, penggunaan bibit unggul serta pendampingan tata kelola kebun harus menjadi bagian utama kerja sama tersebut.

“Petani perlu dibekali pengetahuan mengenai pemilihan bibit, pemupukan, pengendalian hama hingga tata kelola perkebunan berkelanjutan. Di sinilah peran peneliti PPKS sangat dibutuhkan,” katanya.

LSM Tritura juga berharap pola kolaborasi tersebut dapat dikembangkan dengan kabupaten sentra perkebunan kelapa sawit lainnya di Sumatra. Menurut Idris, PPKS Medan memiliki posisi strategis dalam menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan riil petani.

Idris menegaskan peningkatan produktivitas kebun rakyat harus menjadi perhatian bersama agar petani mampu memperoleh hasil yang lebih optimal tanpa harus terus melakukan perluasan lahan perkebunan.

“Kita ingin PPKS Medan semakin aktif turun dan mendampingi daerah. Kolaborasi dengan Dharmasraya ini harus menghasilkan manfaat konkret, terutama peningkatan kemampuan SDM dan kesejahteraan petani sawit,” pungkas Idris. (Red)

Selanjutnya

PPKS Medan Resmi Ekspansi Program POS Sawit ke Sumatra Barat

SumutJaya.com, Medan. – Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan secara resmi mengumumkan ekspansi strategis melalui perluasan jangkauan program "POS Sawit" ke wilayah Sumatra Barat. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan instansi untuk mempermudah distribusi kecambah sawit unggul tervalidasi, sekaligus menjawab tantangan produktivitas yang kerap dihadapi oleh para petani rakyat di tingkat tapak.

Selama ini, akses terhadap bahan tanaman atau benih sawit yang berkualitas dan bersertifikat menjadi salah satu kendala utama bagi petani swadaya dalam meremajakan kebun mereka. Kehadiran POS Sawit di Sumatra Barat diharapkan mampu memangkas rantai pasok dan logistik, sehingga para petani lokal tidak perlu lagi menempuh jarak jauh atau menghadapi prosedur administrasi yang rumit hanya untuk mendapatkan kecambah kelapa sawit legal yang terjamin mutunya.

Manajemen PPKS Medan melalui pengumuman resminya menegaskan bahwa seluruh benih yang didistribusikan melalui program POS Sawit ini telah melewati proses seleksi ketat dan mengantongi sertifikasi tervalidasi. Penggunaan bibit unggul ini sangat krusial untuk memastikan ketahanan tanaman terhadap penyakit tertentu serta mengoptimalkan potensi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dalam jangka panjang.

Selain menyediakan akses benih, POS Sawit di wilayah ekspansi baru ini nantinya juga akan berfungsi sebagai pusat edukasi dan layanan konsultasi agronomi. Melalui pendekatan ini, para petani rakyat di Sumatra Barat tidak hanya mendapatkan komoditas fisik berupa kecambah, tetapi juga dibekali dengan pemahaman teknis mengenai tata cara pembibitan yang baik (good nursery practices) serta manajemen budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan.

Langkah ekspansi PPKS Medan ini diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatra Barat, meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, serta memperkuat posisi Sumatra sebagai salah satu pilar utama industri kelapa sawit nasional yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. (Fajar)

Selanjutnya

Antrean Panjang di SPBU Jalan Medan–Binjai Picu Kemacetan, Warga Pertanyakan Manajemen Pasokan BBM

SumutJaya.com, Medan.— Antrean panjang terjadi hampir di semua tempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) salah satunya di Jalan Medan–Binjai, Medan, Selasa (14/7/2026), yang berujung pada kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kondisi ini menarik perhatian warga dan tokoh masyarakat setempat yang mempertanyakan penyebab antrean serta efektivitas pengelolaan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan dilokasi menunjukkan puluhan hingga ratusan kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga keluar area SPBU, menutup sebagian lajur jalan dan menyebabkan kepadatan kendaraan sepanjang beberapa ratus meter. Antrean mulai terlihat sejak pagi dan terus berlangsung hingga siang hari, dengan laju pengisian yang relatif lambat.

Salah satu kemungkinan yang diungkapkan warga adalah adanya pembatasan penjualan Pertalite atau berkurangnya ketersediaan stok BBM di SPBU tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU atau dari Pertamina mengenai penyebab antrean dan apakah terjadi pembatasan distribusi.

Ade Sukardi, Ketua BKM  Al-Ikhlas Kodam Lama ketika melintas di SPBU tersebut  menyatakan keheranannya atas kondisi yang terjadi. “Saya heran melihat kondisi bangsa dan negara kita sampai seperti ini terjadi antrean panjang. Bagaimana masyarakat mau bekerja dan beraktifitas dalam keseharian. Seharusnya para pemimpin melihat ini semuanya dan bertindak amanah untuk menjamin kebutuhan rakyat, bukan malah membuat masyarakat resah dan kesulitan,” kata Ade Sukardi saat di lokasi, Selasa siang (14/7-202).

Warga lain mengeluhkan keterlambatan pasokan yang kerap memicu antrean pada jam-jam tertentu, mengganggu aktivitas harian seperti berangkat kerja dan kegiatan usaha kecil. Seorang pengendara ojek online, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan antrean memakan waktu lebih lama dari biasanya dan berdampak pada pendapatan harian karena waktu operasional menjadi terganggu.

Sampai kini upaya konfirmasi kepada manajemen SPBU dan perwakilan Pertamina setempat masih berlangsung. Pihak Pertamina regional belum memberikan pernyataan resmi mengenai indikasi pembatasan penjualan atau gangguan distribusi BBM di wilayah Medan dan sekitarnya.

Pengamat energi lokal menilai antrean seperti ini biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor: gangguan distribusi di tangki atau depot, penjadwalan pengisian ulang yang belum sinkron dengan permintaan, adanya kebijakan pembatasan jenis BBM tertentu, atau peningkatan permintaan mendadak dari konsumen. Mereka mendorong transparansi data stok dan jadwal distribusi agar publik mendapat informasi yang jelas.

Dampak antrean panjang di SPBU tidak hanya pada kemacetan lalu lintas, tetapi juga pada ekonomi mikro warga yang menggantungkan kegiatan harian pada ketersediaan BBM. Tokoh masyarakat dan pengguna jalan mengharapkan pihak berwenang segera menjelaskan akar masalah dan mengambil langkah cepat untuk mengatasi gangguan distribusi jika memang terjadi.

Selama antrian panjang di SPBU teejadi, tim redaksi akan terus memantau perkembangan dan memperbarui berita ini setelah menerima keterangan resmi dari pihak SPBU, Pertamina, atau instansi pemerintah terkait. (Red)

Selanjutnya

PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Strategis Bahas Mitigasi Hukum dan Edukasi UU Pers

SumutJaya.com, Deli Serdang  14 Juli 2026 – Pasca maraknya kasus hukum yang menjerat insan pers di ranah digital, Pengurus Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat internal yang krusial pada Senin (13/7/2026). Bertempat di Kantor Perwakilan Wilayah Sumut MIO yang berlokasi di Jalan Besar Tanjung Selamat No.112 B, Deli Serdang, rapat tersebut difokuskan pada penguatan kepatuhan hukum serta perlindungan bagi awak redaksi.

Rapat yang berlangsung tertutup ini dipimpin langsung oleh Ketua PW MIO Indonesia Sumut, Fajar Trihatya, S.E., dan didampingi oleh Sekretaris, Rusli, S.E., S.H., M.H., CPTT, C.Neg. Kehadiran Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, S.T., S.H., M.T., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Advokasi dan Etika Pers menjadi sorotan utama, mengingat porsi pembahasan yang didominasi oleh aspek legal dan regulasi.

Dalam sambutannya, Fajar Trihatya menegaskan bahwa organisasi media tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi cepat, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan kepastian hukum. "Kita harus memastikan seluruh konten yang diproduksi oleh anggota MIO Sumut tidak hanya viral, tetapi juga lawful. Rapat ini adalah langkah awal untuk membentengi organisasi dari jeratan pasal-pasal yang berpotensi membungkam pers," ujar Fajar.

Isu Krusial UU Pers dan Hak Jawab

Salah satu poin utama yang dibahas adalah sosialisasi mendalam mengenai Kewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Departemen Hukum menekankan bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap media wajib memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atau diberitakan secara keliru.

"Masih banyak pengelola media yang menganggap remeh hak jawab. Padahal, ini adalah salah satu pilar perlindungan hukum. Jika tidak dilayani dengan baik, sanksi pidana denda hingga Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) mengancam perusahaan pers," tegas Adv. Naga Raya Sinaga dalam paparannya.

Selain itu, rapat juga memetakan ancaman sanksi dari luar UU Pers, termasuk jeratan KUHP  baru tahun 2023 (pasal 433 dan pasal 434) serta UU ITE (Pasal 27 ayat 3) mengenai pencemaran nama baik dan berita bohong. Khusus bagi perusahaan pers yang belum berbadan hukum, denda paling besar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) juga menjadi risiko nyata yang harus segera dimitigasi.

Rumuskan Program Edukasi Hukum Internal :

Menindaklanjuti pemetaan risiko tersebut, rapat menyepakati pembentukan Program Edukasi Hukum Internal yang masif. Adapun program yang akan segera dijalankan adalah:

1. Pelatihan Berkala (Kuartalan): Seluruh wartawan dan editor akan menjalani pelatihan rutin terkait Kode Etik Jurnalistik serta aspek hukum pemberitaan di ranah digital.

2. Sosialisasi "Hak Tolak": Awak redaksi akan diperkuat pemahamannya mengenai "Hak Tolak" untuk melindungi sumber informasi. Namun, ditekankan juga batasan penggunaan hak ini serta konsekuensi jika tidak digunakan dengan benar dalam pemberitaan.

3. Pemanfaatan Media Internal: Sebagai upaya preventif, akan dibentuk buletin internal dan grup diskusi khusus untuk menyebarkan update regulasi dan studi kasus pelanggaran hukum di dunia pers.

4. Mekanisme Konsultasi Hukum: Departemen Hukum akan membuka saluran komunikasi yang mudah diakses (hotline atau konsultasi langsung) bagi seluruh awak redaksi sebelum menerbitkan berita yang berpotensi sensitif atau kompleks secara hukum.

"Kami tidak ingin anggota MIO terjerat karena ketidaktahuan. Melalui program ini, kami berharap setiap tulisan yang lahir dari MIO Sumut adalah hasil karya yang berkualitas, berimbang, dan aman secara hukum," pungkas Sekretaris PW MIO Sumut, Rusli, mengakhiri rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

Dengan adanya langkah strategis ini, PW MIO Sumut optimis dapat menjadi pelopor media online yang tidak hanya independen, tetapi juga bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan hukum di era disrupsi informasi. (Red/Rusli)

Selanjutnya

Polsek Berastagi Ungkap Kasus Sabu, Dua Tersangka Diamankan, Tiga Pengguna Diusulkan Rehabilitasi

SumutJaya.com, Karo (Sumut)- Respon cepat atas laporan masyarakat kembali membuahkan hasil. Personel Unit Reskrim Polsek Berastagi berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Minggu (12/7) sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kepemilikan narkotika siap edar, masing-masing berinisial M.J.G. (49) dan J.T.K. (43). Selain itu, tiga pria yang berada di lokasi dan diduga sedang mengonsumsi sabu turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si, melalui Kapolsek Berastagi Kompol Henry D.B. Tobing, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Jalan Kolam Renang.

"Menindak lanjuti informasi tersebut, saya memerintahkan Unit Reskrim Polsek Berastagi untuk segera melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan observasi di lokasi, personel berhasil mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika," ujar Kompol Henry, Senin(13/7) siang di Mapolres.

Saat penggerebekan di sebuah rumah kos, petugas menemukan tiga paket plastik klip berisi sabu dengan berat bruto sekitar 0,41 gram yang disimpan di dalam dompet. Berdasarkan hasil interogasi awal, barang tersebut diduga merupakan milik tersangka berinisial J.T.K.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor milik tersangka M.J.G. yang terparkir di sekitar lokasi. Dari dalam bagasi sepeda motor, petugas menemukan tas berwarna oranye berisi 10 paket plastik klip sabu dengan berat bruto sekitar 1,88 gram. Tersangka mengakui barang haram tersebut merupakan miliknya.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu unit telepon genggam, satu bal plastik klip kosong, sebuah tas warna oranye bertuliskan One Heart, dompet cokelat, satu unit sepeda motor Honda Vario, serta sebuah plester luka.

Seluruh tersangka beserta barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polres Karo untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, tiga orang yang turut diamankan di lokasi karena diduga menggunakan narkotika akan dikoordinasikan dengan BNN Kabupaten Karo untuk menjalani asesmen dan proses rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) juncto Pasal VII poin 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kapolsek Berastagi menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas serupa di lingkungan masing-masing.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

(Sumber : Humas/ Red)

Korwil- RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Kasi Propam Polres Karo Tegaskan Disiplin Personel Harus Terus Ditingkatkan

SumutJaya.com, Karo (Sumut).- Upaya memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme personel terus menjadi perhatian di lingkungan Polres Karo. Hal tersebut ditegaskan Kasi Propam Polres Karo, IPTU Henri F. Marpaung, S.H., M.H., saat memimpin apel pagi personel Seksi Propam di Mapolres Karo, Senin (13/7) pagi.

Dalam arahannya, IPTU Henri F. Marpaung menekankan bahwa personel Propam harus menjadi teladan dalam sikap, perilaku, serta kepatuhan terhadap aturan kedinasan. Menurutnya, disiplin merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Sebagai fungsi pengawasan internal, personel Propam harus mampu memberikan contoh yang baik. Tingkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga pembinaan terhadap personel dapat berjalan secara optimal," tegas IPTU Henri.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga etika, meningkatkan tanggung jawab, serta melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Dengan disiplin yang kuat, diharapkan pelaksanaan tugas pengawasan internal dapat berlangsung efektif sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang semakin profesional di lingkungan Polres Karo.

Selain itu, Kasi Propam mengajak seluruh anggotanya untuk terus memperkuat kekompakan, meningkatkan kepedulian terhadap sesama personel, serta responsif dalam menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik secara objektif dan profesional.

Melalui apel pagi tersebut, Seksi Propam Polres Karo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap personel sebagai bagian dari upaya mewujudkan Polri yang Presisi, disiplin, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas / Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Bhayangkari Cabang Karo Gelar Pertemuan Rutin Bulanan, Pererat Silaturahmi Antaranggota

SumutJaya.com, Kabanjahe,Karo (Sumut),11 Juli 2026 – Ketua Bhayangkari Cabang Karo, Ny. Nanny Andi Haloho, didampingi Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Karo, Ny. Lia Joni Sitompul, beserta jajaran pengurus Bhayangkari Cabang Karo melaksanakan kegiatan Pertemuan Rutin Bulanan yang berlangsung di Aula Purpur Sage Polres Karo.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Ibu Pejabat Utama (PJU), para Ketua Ranting, serta seluruh anggota Bhayangkari Cabang Karo. 

Pertemuan rutin ini menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan kekompakan dan sinergi di lingkungan Bhayangkari Cabang Karo.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh anggota Bhayangkari semakin solid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri, sekaligus terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi maupun sosial kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta mencerminkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Bhayangkari Cabang Karo.

#polreskaro

#bhayangkarikaro

( Sumber : Humas/ Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Polres Karo Laksanakan Patroli Dialogis di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba

SumutJaya.com, Karo ( Sumut)– Dalam rangka mewujudkan kehadiran Polri di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, Polres Karo melalui personel Polisi Pariwisata Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pamobvit) melaksanakan kegiatan patroli dialogis di kawasan objek wisata yang berada di wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Kegiatan patroli dialogis ini bertujuan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mencegah potensi gangguan keamanan, serta mempererat komunikasi antara petugas kepolisian dengan pengelola objek wisata, pelaku usaha, dan para pengunjung.

Dalam pelaksanaannya, personel Polisi Pariwisata juga menyampaikan imbauan kamtibmas agar seluruh masyarakat dan wisatawan tetap menjaga keamanan barang bawaan, mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi wisata, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Melalui kegiatan ini, Polres Karo menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya kawasan wisata Danau Toba yang aman, tertib, dan kondusif sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional.

#pamobvitpolreskaro

#dpspdanautoba

( Sumber : Humas/ Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Kapolsek Tigabinanga Edukasi Warga Desa Kem-Kem tentang Bahaya Narkoba

 SumutJaya.com, Karo (Sumut).- Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat, Kapolsek Tigabinanga AKP Codet Tarigan, S.H., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba Tahun Anggaran 2026 di Losd Desa Kem-Kem, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, pada Jumat(10/7/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Tigabinanga Novalina KS Br. Karo, Danramil 08/Tigabinanga Kapten Inf. JMH. Tampubolon, perwakilan Kacabjari Tigabinanga Sandi Ginting, S.H., Kepala Desa Kem-Kem Sinar Kaban, BPD Desa Kem-Kem, serta masyarakat setempat.

Dalam penyampaiannya, AKP Codet Tarigan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, dampak buruk yang ditimbulkan terhadap kesehatan, kehidupan sosial, serta keamanan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan menjauhi penyalahgunaan narkotika dan segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, sehingga dapat dilakukan pembinaan, rehabilitasi, maupun penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kapolsek juga menjelaskan berbagai ciri-ciri pengguna narkotika kepada para peserta, khususnya para orang tua, agar mampu mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga serta melakukan langkah pencegahan sedini mungkin.

"Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari lingkungan keluarga. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mengawasi, memberikan edukasi, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Dengan kebersamaan, kita dapat melindungi generasi muda dari bahaya narkoba," ujar AKP Codet Tarigan, S.H.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya narkotika, dampaknya terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas / Red )

Korwil - RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Assoc.Prof.Dr.Ali Yusran Gea: DESAK JAKSA AGUNG DAN KAJATI SUMUT COPOT JABATAN KAJARI GUNUNGSITOLI, DIDUGA KUAT LECEHKAN HASIL AUDIT BPK RI DALAM MENANGANI DUGAAN TPK RSU D PRATAMA NIAS

SumutJaya.com, Jakarta.11 Juli 2925 — Pakar hukum perundang‑undangan dan pidana, Assoc.Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH., M.Kn., M.H., yang sering disapa DR.GEA mendesak Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mencopot dan mengevaluasi jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli. Desakan itu disampaikan menyusul dugaan pelanggaran prosedur dan penghinaan terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di RSU D Pratama Nias.

DR.GEA menilai upaya penanganan perkara oleh Kajari Gunungsitoli diduga kuat mengabaikan temuan BPK RI dan melakukan tindakan sewenang‑wenang, termasuk penggunaan upaya paksa untuk menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. "Pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Nias kami dukung, namun harus dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel tanpa meracuni tujuan hukum yang berkeadilan dan bernilai manfaat," ujar DR.GEA.

Dalam pernyataannya, DR.GEA menegaskan posisi BPK RI sebagai lembaga konstitusional yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut oleh Undang‑Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Menurutnya, BPK RI memiliki legitimasi tunggal sebagai lembaga audit keuangan negara yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, penetapan adanya kerugian keuangan negara harus didasarkan pada temuan nyata oleh BPK RI, bukan sekadar asumsi atau potensi kerugian dari audit lembaga lain.

DR.GEA, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum‑Keadilan Indonesia (YLBHKI), mengingatkan pentingnya menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU‑XXIV/2026 sebagai landasan bahwa BPK RI berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Menjawab temuan audit BPK terhadap RSU D Pratama Nias, DR.GEA menyebutkan informasi bahwa permasalahan telah diselesaikan secara administratif dengan pengembalian uang kekurangan volume dan denda sebesar Rp.2.430.634.728,83 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). "Dengan pengembalian nilai tersebut, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara telah dipertanggungjawabkan secara konstitusional," katanya.

DR.GEA menambahkan bahwa apabila ada lembaga audit selain BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap objek yang sama, lembaga tersebut wajib melakukan koordinasi dengan BPK RI untuk memperoleh kepastian hukum. Ia juga menyoroti bahwa Kajari Gunungsitoli, yang relatif baru bertugas di wilayah hukum Pulau Nias, seharusnya mengedepankan asas legalitas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta menghindari apa yang ia sebut sebagai "budaya penegakan hukum kampungan."

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Upaya konfirmasi juga dilakukan ke pihak manajemen RSU D Pratama Nias dan BPK RI untuk memperoleh klarifikasi atas status penanganan dan hasil audit, namun belum ada tanggapan. (Red)

Selanjutnya

Bhabinkamtibmas Polsek Berastagi Ikuti Gotong Royong Jumat Bersih Sembari Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada Warga

SumutJaya.com, Karo ( Sumut)– Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kemitraan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas Polsek Berastagi AIPTU Suhendra Ginting melaksanakan kegiatan Sambang Desa, Sapa Warga, dan Gotong Royong Jumat Bersih di Lingkungan VI, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Jumat(10/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut diawali dengan gotong royong bersama warga membersihkan lingkungan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat menjadi wujud nyata sinergi Polri dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus mempererat hubungan dengan warga binaan.

Di sela-sela kegiatan, AIPTU Suhendra Ginting melaksanakan sambang dan sapa warga dengan menyampaikan berbagai pesan kamtibmas. Ia mengajak masyarakat, pelaku usaha, maupun para pelajar untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar tetap aman dan kondusif.

Selain itu, warga juga diimbau untuk menjauhi berbagai penyakit masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, minuman keras, serta berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat mengganggu ketertiban umum. Melalui komunikasi yang humanis, Bhabinkamtibmas juga menyerap aspirasi dan informasi dari masyarakat terkait situasi kamtibmas di wilayah binaannya.

Kapolsek Berastagi AKP Henry D.B. Tobing, S.H. mengatakan bahwa kegiatan sambang yang dipadukan dengan gotong royong merupakan salah satu implementasi Polri Presisi yang selalu hadir dan bekerja bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, peduli terhadap lingkungan, serta aktif menjaga situasi kamtibmas. Apabila membutuhkan bantuan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, segera hubungi Call Center Polri 110 atau Bhabinkamtibmas setempat agar dapat segera ditindaklanjuti," ujar Kapolsek.

Selama pelaksanaan kegiatan situasi di Lingkungan VI Kelurahan Gung Negeri terpantau aman, tertib, dan kondusif.

#polreskaro

#kapolreskaro

#humaspolreskaro

( Sumber : Humas/ Red )

Korwil-RI : Jan.Gt

Selanjutnya

Pakar Hukum Perundang-Undangan & Pidana Assoc, Prof Dr Ali Yusran Gea : Dugaan Korupsi Pasokan Batubara PLTU Fakta Buruknya Kinerja Oknum Jaksa di Lingkungan Kejagung

Minta Jamwas Kejaksaan Agung Menindak Tegas &  Melakukan Pengawasan Ekstra Bagi Jaksa & Kajari Kab/ Kota di Seluruh Indonesia

SumutJaya.com, Jakarta. -Pakar Hukum Perundang-undangan & Pidana Assoc. Prof.Dr.Ali Yusran Gea menilai penggeledahan yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan  korupsi pasokan Batubara PLTU merupakan sebuah fakta bahwa buruknya kinerja oknum aparat hukum  dalam penegakan hukum di lingkungan Kejagung RI.

"Dugaan korupsi pasokan batubara di PLTU merupakan sebuah fakta hukum buruknya kinerja oknum Jaksa dalam penegakan supremasi hukum di lingkungan Kejagung", ujar Dr Gea panggilan akrab Ali Yusran Gea kepada awak media di Jakarta, Kamis 9/7/2026.

Karena itu, Dr Gea  meminta pihak Jaksa Agung segera mengevaluasi total oknum Jaksa yang diduga menyalahgunakan kewenangannya  dengan menggunakan upaya paksa  dalam penegakan hukum.

Dr Gea  yang juga Ketua Umum DPP PURBAYA INDONESIA (Perubahan untuk Indonesia Raya) ini mencontohkan kinerja Kajari Gunungsitoli  dalam hal penetapan tersangka dugaan TPK RSU Kelas D Pratama Nias bahwa patut diduga melawan hukum atau Cacat Formil.

Dia menyebutkan bahwa penggeledahan jampisus Kejagung adalah fakta hukum dan bukti nyata secara terang benderang mafia keuangan negara semakin merajalela & berkeliaran mulai dari lingkungan Kejagung, Kejati dan apalagi di lingkungan Kejari di wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia

"Perilaku semacam ini merupakan bentuk- bentuk  pengkhianatan amanat rakyat dan pengangkangan terhadap  konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD)  1945," papar Dr Gea yang juga aktifis beken ini.

Citra hukum dan citra bangsa indonesia lanjut Dr Gea  sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi terkesan dikhianati oleh penyelenggara negara & penegak hukum itu sendiri.

Pakar Hukum Perundang-undangan ini & Pidana Assoc ini menambahkan ulah oknum Jaksa diduga memeras pejabat penyelenggara negara  maupun pihak swasta berkedok kasus keuangan negara, apalagi di Kejari daerah Kabupaten/ Kota sangat meresahkan.

Justru itu Dr Gea mengimbau kepada semua pihak untuk mengadukan dan atau melaporkan oknum- oknum Jaksa yang berkomunikasinya di lingkungan pemerintahan penyelenggara negara.

Dia menyebutkan salah satu penanganan perkara saat ini di tangani Kejari Gunungsitoli yang diduga sarat dengan nafsu politik dan kepentingan serta diduga  cacat pembuktian terkait dugaan tindak pidana korupsi RSU kelas D Pratama Nias.

"Kita mohon perhatian Kejagung dan Kejati untuk  mengawasi penanganan perkara ini secara serius ditangani oleh Kejari Gunungsitoli karena di duga adanya penggelapan dan penyelundupan hukum," pungkas Dr Gea.(tim)

Selanjutnya

Penasehat Hukum Nurhasrat Telaumbanua Istri dari Drs.Junifati Ziliwu, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea adukan Dugaan Pelaksanaan Eksekusi Yang Sifatnya Melawan Hukum Atas Putusan PN Sibolga ke KY, BPMA, dan DPR

SumutJaya.com, Medan, 9 Juli 2026 — Penasehat Hukum Nurhasrat Telaumbanua istri dari Drs. Yunifati Ziliwu Anggota DPRD Kota Sibolga  Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH., resmi mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran prosedural dan hukum dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga. Pengaduan bernomor 862/AYG/SK/VII/2026 itu ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial (KY), Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BPMA), Ketua Komisi III DPR RI, serta Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani Ali Yusran Gea bersama timnya, disebutkan bahwa putusan PN Sibolga Nomor 147/Pdt.Bth/2025/PN Sbg tanggal 11 Mei 2026 masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan sehingga menurut pengadu belum berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, PN Sibolga pada Juni 2026 mengumumkan pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan konstatering. Kuasa hukum menolak pelaksanaan itu dengan alasan pelaksanaan tidak dilakukan secara konkrit dan prosedural.

Pengadu menuduh adanya praktik melawan hukum dalam proses lelang yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada 27 Mei 2025. Menurut pengadu, sebagian objek yang dilelang atau telah dialihkan seharusnya tidak termasuk dalam objek jaminan sehingga tindakan pelelangan dan penjualan dinilai cacat hukum. Dugaan penyimpangan ini telah dilaporkan ke Polres Sibolga dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/103/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026.

Akibat dugaan pengalihan dan penjualan aset di luar objek jaminan, pengadu menyatakan eksekusi yang dilakukan PN Sibolga menjadi cacat hukum dan tidak dapat dilanjutkan. Dalam petitum pengadu menuntut agar pengaduan diterima, Ketua PN Sibolga serta panitera dikenai sanksi administratif, sanksi kode etik, dan/atau sanksi hukum lain yang relevan. Selain itu, pengadu meminta langkah-langkah pemulihan yang adil sesuai ketentuan hukum berlaku.

Pengadu juga menegaskan bahwa saat pemberitahuan pelaksanaan sita dan konstatering tidak dilakukan pemeriksaan fisik objek eksekusi yang memadai, serta tidak ada pemanggilan terkait permohonan penetapan pemenang lelang di PN Sibolga. Tembusan pengaduan dikirimkan kepada Ketua PN Sibolga, Kapolres Kota Sibolga, Dandim 0211/Tapanuli Tengah, Wali Kota Sibolga, Ketua DPRD Kota Sibolga, klien hukum, dan arsip kantor hukum.

Kantor hukum Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea,SH,MKn,MH menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum untuk melindungi hak klien, termasuk melanjutkan proses banding yang telah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor register perkara 364/Pdt/G/2026/PT Medan. Hingga berita ini disusun, PN Sibolga dan pihak BRI belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut. (Red)

Selanjutnya